Efisiensi Pakan Melalui Integrasi Sawit - Sapi

 

Gusva Yetti SPt MM

Pengawas Mutu Pakan Muda 

Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung

 

TERBITNYA Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengembangan Integrasi Sawit – Sapi pada Perusahaan Kelapa Sawit yang Sudah Menghasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu strategi Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di Negeri Serumpun Sebalai.

Apalagi ketergantungan Kepulauan Bangka Belitung terhadap sapi potong dari luar provinsi masih sangat tinggi hingga saat ini. Tercatat sekitar 80 persen ternak yang dipotong masih didatangkan dari luar wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Padahal potensi lahan, sumber pakan dan SDM cukup tersedia banyak. Salah satu diantaranya adalah di lahan perkebunan sawit yang masih sangat terbuka.

Program integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit dapat mengefisiensikan usaha kedua komoditas tersebut karena mampu memberikan efek saling menguntungkan. Sapi akan mudah dalam memperoleh pakan dengan memanfaatkan hasil samping perkebunan kelapa sawit (gulma, pelepah, bungkil inti sawit, solid dll) dan di sisi lain perkebunan kelapa sawit pun akan memperoleh kotoran yang dapat digunakan sebagai pupuk organik serta penurunan biaya pengendalian gulma (penyemprotan herbisida (Baliarti et al.). Sistem usaha peternakan yang lebih efisien diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku usaha untuk bergerak di bidang peternakan sapi sehingga berdampak pada meningkatnya populasi sapi daerah.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juaidi Rusli SP MP pada berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa  rata-rata pemasukan ternak sapi bakalan ke daerah ini sekitar 15 ribu ekor per tahun. Menurutnya hal itu terjadi karena populasi lokal yang belum bisa memenuhi kebutuhan daging. Karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian melakukan strategi untuk mempercepat peningkatan populasi yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan melibatkan peranan swasta/perusahaan/peternak. Pergub Nomor 43 Tahun 2019 mengajak perusahaan kelapa sawit yang sudah menghasilkan untuk memelihara seekor sapi pada setiap sepuluh hektar kebun sawit. Pola yang diterapkan menggunakan beberapa alternatif, yaitu dilaksanakan sendiri oleh perusahaan, dititipkan ke peternak, kerjasama dengan koperasi serta yang terakhir dititipkan di UPTD Balai Benih. Perusahaan perkebunan kelapa sawit boleh memilih keempat pola tersebut. Harapan implementasi pergub ini adalah terwujudnya BABEL LUMPAT ( Bangka Belitung Lumbung Pangan Asal Ternak) pada tahun 2022 mendatang.

Berbagai pihak terkait mendukung penuh kebijakan tersebut. Universitas Gajah Mada (UGM) misalnya  membantu mengkaji bentuk yang paling ideal untuk diterapkan. Tim UGM yang diketuai Ir Tri Satya Mastuti Widi SPt MP MSc PhD IPM ASEAN Eng menyatakan bahwa besarnya potensi yang dapat diperoleh dari sistem pemeliharaan sapi terintegrasi perkebunan kelapa sawit. Apalagi system tersebut memiliki paying hokum berupa Peraturan Daerah. Terbitnya Perda Integrasi Sapi -  Sawit diharapkan menjadi dasar pelaksaanaan program percepatan peningkatan populasi sapi di Provinsi Babel. Namun belum adanya dasar tata laksana pemeliharaan sapi terintegrasi perkebunan kelapa sawit di Babel menyebabkan penerapan perda integrasi sapi-sawit belum diterapkan dengan maksimal baik di perkebunan rakyat, swasta, maupun milik pemerintah. Atas dasar tersebut diajukannya proposal kajian penyusunan tata laksana integrasi sapi-sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan dalam Pertemuan Sosialisai Proposal Tata Kelola Integrasi Sapi -  Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Aula Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 27 Pebruari 2020 yang lalu.

Sosialisasi ini dihadiri oleh dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Peternakan beserta Kasi dan Fungsionalnya sedangkan Bidang Perkebunan dihadiri oleh Kasi Produksi dan Kasi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Sedangkan dari perusahaan sawit dihadiri oleh perwakilan PT Stellindo Wahana Perkasa dan PT Putra Bangka Mandiri. Kegiatan kajian ini bertujuan untuk menyusun tata laksana (petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan) program pemeliharaan sapi di perkebunan kelapa sawit yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu petunjuk teknis dan pelaksanaan penerapan sistem integrasi sapi-sawit di Provinsi Babel sehingga tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan hewani daerah. Lebih jauh, hasil kajian ini dapat menjadi percontohan bagi beberapa daerah lain yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit untuk dilakukan pengembangan sapi potong. 

Proposal pelaksanaan kajian tata kelola integrasi sapi – sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diajukan oleh Tim UGM melalui Pendanaan Riset Inovatif - Produktif (RISPRO) kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 tahun. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah adanya tata kelola mengenai system integrasi antara perkebunan sawit dan ternak sapi dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai acuan oleh institusi pemerintah, peternak rakyat maupun industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*)

Penulis: 
Gusva Yetti Spt MM
Sumber: 
DINAS PERTANIAN