KUR Sapi, Solusi Peternak di Masa Pandemi

Oleh: Muhammad Taufiq Alamsyah, S.Pt, M.Sc

(Pejabat Fungsional Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Alumni Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

PEMBANGUNAN pertanian termasuk subsector peternakan akan tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, bahkan jauh sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Sektor peternakan di Indonesia baik di tingkat daerah ataupun nasional yang memang didominasi oleh peternak rakyat seolah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, peternak rakyat dengan segala keterbatasan yang dimiliki mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengalaman, usia yang tidak produktif lagi, minimnya pemanfaatan teknologi hingga terbatasnya akses permodalan menjadi pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam kaitannya terhadap akses permodalan, pemerintah merumuskan berbagai skema kredit dan program kerjasama. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian.

KUR pertanian merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat namun sumber dana berasal sepenuhnya dari perbankan. Selain itu, akan ada jaminan penyediaan bakalan dan pembelian ternak saat panen oleh offtaker (pihak swasta) dan jaminan dari perusahaan asuransi ternak. Dalam skema ini kredit/pembiayaan yang diberikan kepada petani/peternak adalah tanpa anggunan, bunga yang rendah serta dapat dibayarkan setelah panen (yarnen). KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif pertanian termasuk subsektor peternakan yang layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan. Oleh karena itu pemerintah pusat gencar mendorong pemanfaatan KUR di tiap daerah termasuk KUR sapi potong di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Progress dan Manfaat KUR Sapi di Bangka Belitung

 KUR sapi potong di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah berlangsung sebanyak dua tahapan. Tahapan I dimulai pada bulan agustus 2020 hingga februari 2021 yang diikuti oleh 38 peternak sebagai debitur. Nilai total kredit mencapai 1,9 milyar dimana masing-masing peternak memperoleh pinjaman senilai 50 juta yang diberikan dalam bentuk 2 ekor sapi dan sarana prasarana pendukung lainnya. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan rata-rata keuntungan yang diperoleh pada tahapan yang pertama ini mencapai 500 ribu rupiah untuk tiap ekor ternak. Ini berarti bahwa tiap peternak pada satu periode penggemukkan memperoleh keuntungan yang tidak begitu tinggi, yakni hanya sekitar 1 juta rupiah. Namun, pada pelaksanaan KUR tahap II (Pebruari – Juli 2021) telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari jumlah peserta ataupun tingkat keuntungan yang diperoleh.

Pada KUR sapi tahap II yang telah dilakukan jumlah peserta mencapai 96 orang. Total kredit yang diberikan juga mencapai 4,6 milyar rupiah dengan rincian tiap debitur memperoleh 50 juta rupiah dalam bentuk ternak dan sarana prasarananya. Total ternak yang diserahkan mencapai 290 ekor, yang merupakan sapi jenis Madura yang dipersiapkan sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha beberapa waktu yang lalu. Keuntungan yang diperoleh pun sangat tinggi, yakni  lebih dari 3 juta rupiah per ekor ternak. Artinya, jika satu orang debitur memelihara tiga ekor ternak maka dalam satu periode diperoleh keuntungan minimal 9 juta rupiah. Hal ini tentu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Apalagi pada masa pandemi di mana hampir seluruh elemen masyarakat termasuk petani peternak merasakan dampak yang luar biasa. Kehadiran KUR sapi dengan bukti keuntungan yang telah diberikan seolah menjadi “obat” bagi para peternak local di tengah pandemi. Akan tetapi pelaksanaan KUR pada tahap I dan II bukannya tanpa kendala. Apalagi program ini masih tergolong baru di  sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan dan penyempurnaan baik dari aspek teknis ataupun non teknisnya.

Pelaksanaan KUR tahap I bahkan berhadapan dengan masalah teknis yang cukup mendasar sehingga menyebabkan keuntungan yang diperoleh peternak menjadi tidak maksimal. Permasalahan tersebut antara lain : 1) bobot badan sebagai patokan harga jual dari offtaker ke peternak ditentukan saat masih  di tempat penjualan ternak di luar Babel sehingga saat sampai di Pangkalpinang telah terjadi penyusutan bobot badan yang cukup tinggi; 2) harga jual ternak saat panen juga sudah dipatok di awal, sehingga pada saat ada kenaikan harga, tidak akan berpengaruh terhadap harga jual dari peternak; dan 3) formulasi pakan ternak yang digunakan tidak sesuai akibat dari kurangnya persiapan pakan selama periode penggemukan ternak yang menyebabkan pertambahan bobot ternak kurang optimal.

Berkaca pada berbagai kendala yang dihadapi pada tahap I maka pada pelaksanaan tahap II sudah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian oleh pemerintah daerah. Selain karena tingginya pembelian ternak pada momen hari raya kurban, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah juga nyatanya memberikan hasil yang menggembirakan melalui tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh peternak.

Harapan ke Depan dan Komitmen Pemerintah

Harapan kita dalam menyikapi program KUR sapi ini tentunya bukan hanya berfokus pada nilai riil keuntungan yang diperoleh peternak sebagai debitur melainkan harus memikirkan juga dampak luas dan jangka panjangnya dalam mendukung peningkatan produktivitas peternakan daerah pada umumnya dan kesejahteraan peternak lokal khususnya. Sehubungan dengan itu pemerintah pusat maupun daerah harus bisa mengkaji lebih jauh dan yang paling utama menyiapkan skenario kebijakan lainnya dalam mendukung peternak lokal sebagai stakeholder dominan dalam kerangka pembangunan peternakan di Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam konteks ini tentunya peternak sudah memiliki pandangan masing-masing dalam menyikapi program KUR penggemukan sapi, apalagi jika dilihat dari potensi keuntungan yang telah mereka peroleh pada Tahap I dan II. Akan tetapi dalam konteks pembangunan peternakan, keuntungan peternak harus selaras dengan peningkatan populasi ternak. Tidak ada cara lain, selain pemerintah daerah harus lebih jeli dan melihat dari perspektif yang lebih luas terkait perumusan instrumen kebijakan lainnya yang berbasis potensi daerah dalam rangka mendorong kinerja peternakan rakyat sebagai ujung tombak pembangunan peternakan di Babel. Namun paling tidak, biarkan peternak lokal menikmati “manisnya” KUR, setelah selama ini bersabar merasakan “hambarnya” beternak sapi karena nyatanya untuk saat ini KUR sapi memang layak menjadi solusi ditengah pandemi.*)

Penulis: 
Muhammad Taufiq Alamsyah, S.Pt, M.Sc
Sumber: 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Artikel

27/08/2021 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19/07/2021 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
05/07/2021 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26/04/2021 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan