PP No. 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran di Pusat dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan nasional dan proses penganggaran merupakan dua hal yang secara teori seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam banyak praktik di negara lain, fungsi perencanaan dan penganggaran berada di satu lembaga sehingga tidak diperlukan mekanisme konsolidasi dan koordinasi antara kedua fungsi tersebut. Namun, untuk konteks Pemerintah Republik Indonesia, hal tersebut menjadi berbeda karena hingga saat ini melakukan fungsi perencanaan dan fungsi penganggarannya dilakukan melalui dua institusi berbeda dengan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dasar hukum yang melandasi adalah Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti GBHN. Meskipun dilaksanakan oleh dua kementerian yang berbeda, akan tetapi keduanya tetap berjalan bersamaan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Dengan dilaksanakannya proses perencanaan dan proses penganggaran oleh dua institusi yang berbeda akan muncul inefisiensi dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan dasar hukum yang berbeda antara keduanya sehingga perencanaan dan penganggaran pun kerap berjalan sendiri-sendiri. Akibat inefisiensi tersebut iterjadi suatu inkonsistensi pelaksanaan yaitu ketidaksinkronan antara perencanaan dengan penganggaran. Hal ini menjadi masalah yang penting karena sebaik apapun program yang dibuat, jika tanpa ada anggaran, maka tujuan program tersebut tidak akan tercapai dengan baik.  Selain itu, ada grey area antara Dirjen Anggaran (Kementerian Keuangan) dengan proses perencanaan (Bappenas) dikarenakan ketika sudah masuk persiapan penganggaran dan pembahasan anggaran, perencanaan tidak menjadi terlalu terlihat lagi. Padahal perencanaan yang baik seharusnya tidak terhenti hanya pada saat penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tetapi sampai pada pengendalian dari perencanaan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut.

Peraturan Presiden (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) dibentuk sebagai tindakan/solusi pemerintah untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas atau dengan kata lain untuk menjembatani antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, PP Nomor 17 Tahun 2017 juga berfungsi untuk menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan yang mempunyai pendekatan money follow program dan HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial).

Money follow program adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Presiden. Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (PP Nomor 17 Tahun 2017).

Holistik, integratif, tematik dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Spasial adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah (PP Nomor 17 Tahun 2017).

Pada dasarnya PP No. 17 Tahun 2017 mengatur tahapan penganggaran dalam APBN. Namun, PP tersebut lebih memperjelas posisi, fungsi, dan kewenangan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam pembangunan nasional.

Hal-hal pokok dalam PP No. 17 Tahun 2017 terkait dengan pemerintah daerah, disajikan sebagai berikut :

  1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) (Pasal 3);
  2. Untuk tahapan tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga harus dilakukan dengan mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya (Pasal 8);
  3. Penyusunan pagu indikatif, PP mengatur bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi dan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan. lalu Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11.
  4. Koordinasi antara Bappenas dan Kemenkeu juga diatur dalam penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L dan dijelaskan didalam Pasal 14. Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L), paling sedikit memuat kebijakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
  5. Penetapan RKP dan Pagu Anggaran K/L diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 22. Intinya, penetapan RKP dan pagu anggaran K/L dilakukan dengan cara pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR hingga ahkhirnya dilaporkan kepada Presiden.
  6. Perubahan DIPA dan APBN diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
  7. PP mengatur pengendalian, pemantauan dan pelaporan yang dijelaskan dalam Pasal 33.
  8. Pemerintah juga mengatur mengenai sistem informasi perencanaan dan penganggaran (Pasal 34);
  9. PP 17/2017 juga menghapus beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405).

Berdasarkan hal-hal pokok diatas perubahan kebijakan yang signifikan dalam PP No. 17 Tahun 2017 adalah pengendalian perencanaan dalam rangka mencapai prioritas nasional. Untuk pencapaian sasaran pokok, PP tersebut mencakup pengendalian prioritas pembangunan nasional, integrasi pendanaan pusat dan daerah, penyusunan resource envelope dalam penganggaran, penyusunan pagu dan proses penyusunan RKP.

Dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 tersebut hubungan antara pusat dengan daerah lebih ditajamkan lagi bentuk sinkronisasinya, terutama terkait dengan dukungan prioritas nasional yang dipastikan sampai dengan satuan level proyek. Selain itu, PP tersebut juga lebih menajamkan integrasi pendanaan antara pusat dan daerah serta memperjelas pembagian peran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan pelaksanaan dan menyinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait rencana pelaksanaan.

Proses koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan dijelaskan melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang memuat tentang pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Diharapkan dari rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan suatu kesepakatan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait rencana target capaian sasaran, program pembangunan nasional/daerah dan faktor pendorong serta penghambat untuk pencapaian target sasaran tersebut.

Menyikapi PP No. 17 Tahun 2017 yang merubah sistem penganggaran dari money follows function menjadi money follows program, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan bantuan asistensi dari Kementerian PAN-RB mulai melakukan penyusunan bagan alur cascade yang menurunkan visi-misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sampai level program yang mendukung visi dan fokus pada prioritas sasaran.

Selain daripada itu, sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah mulai menggunakan sistem aplikasi yang melaraskan antara proses perencanaan dengan proses pengganggaran melalui sistem aplikasi SIMDA. SIMDA merupakan sistem yang menyatukan antara perencanaan melalui aplikasi SIMDA Perencanaan dengan penganggaran melalui SIMDA Keuangan, selanjutnya juga akan mulai diperkenalkan SIMDA Evaluasi untuk membuat seluruh proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang selaras.

Pada akhirnya, PP No.17 Tahun 2017 adalah suatu alat yang harus dipergunakan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan suatu pembangunan yang baik dan berkelanjutan melalui sinkronisasi yang selaras antara perencanaan dan penganggarannya.

 

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.

Hukum Online. 2017. Ringkasan PP 17/2017. https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5940ecbcc9852/ini-ringkasan-pp-17-2017. Diakses 26 Oktober 2017.

Brodjonegoro, Bambang. 2017. Dampak PP No.17 Tahun 2017 terhadap perencanaan di Pusat dan Daerah. Simpul Perencana Vol. 31.

Hamengkubuwono X, Sultan. S. 2017. Menajamkan Integrasi Perencanaan dan Pendanaan Pusat dan Daerah. Simpul Perencana Vol. 31.

Penulis: 
Ardilles Akbar, SP, M.Si
Sumber: 
DAFTAR PUSTAKA

Artikel