Setelah Sabet IKPA Terbaik Pertama Tingkat Provinsi, Satker Dinas Pertanian Babel Raih MPO Terbaik Ketiga se-Tanah Air

PANGKALPINANG--Setelah menyabet penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik pertama dari Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan atas kinerja pelaksanaan anggaran beberapa waktu lalu, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mendapat apresiasi terkait pelaporan kegiatan menggunakan aplikasi MPO (Model Pelaporan Online) oleh Kementerian Pertanian.

Penghargaan berupa piagam yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gunawan SP MSi itu diberikan kepada petugas pelaksana pelaporan atas nama Intan Fortuna Fachrawati SP. Intan menyisihkan banyak petugas lain di Indonesia dan menempati posisi ketiga secara nasional.

Piagam itu sendiri diserahkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Asdianto SP MT disaksikan Sub Koordinator Penyiapan Lahan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian Febrianto ST MSc dalam kegiatan Workshop Pemutakhiran Data Aplikasi MPO Versi 4.0 di Hotel Santika Pangkalpinang, Kamis (09/09/2021) hari ini.

"Memang penghargaan ini atas nama saya tapi sesungguhnya piagam ini untuk kita semua pelaksana MPO dari kabupaten dan kota," kata Intan.

Sementara itu Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Asdianto SP MT mengatakan MPO merupakan aplikasi untuk memotret seluruh pelaksanaan kegiatan terkait sarana dan prasarana pertanian. Menurutnya aplikasi itu sangat penting dalam rangka pengawasan kinerja di satuan kerja PSP.

"Artinya performa kita yang harus diukur dan pengukurannya harus bersifat akuntabel. 
Implementasinya dari proses perencanaan hingga jadinya anggaran kemudian pelaksanaan sampai proses pengawasan itu harus kita lakukan," kata Asdianto.

Asdianto menambahkan kinerja dan kegiatan yang dilakukan pemerintah diawasi oleh banyak pihak. Selain pengawasan internal, pihak eksternal pun sering pula memonitor kerja pemerintah agar tak keluar dari jalur yang telah digariskan.

"Karena itu kita yang memotret di lapangan harus benar-benar cermat, harus benar-benar komprehensif, harus benar-benar terukur dan akuntabel," ujarnya.

Hal serupa dikatakan Sub Koordinator Penyiapan Lahan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian Febrianto ST MSc yang menyebutkan fungsi penting MPO dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang.

"Karena melalui entry data MPO itulah nanti digantungkan pemeriksaan kegiatan itu benar atau tidak," tandasnya.*

Sumber: 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penulis: 
Hairil Anwar
Fotografer: 
Hairil Anwar
Editor: 
Hairil Anwar