Sistem Korporasi Percepat Gerak Ekonomi Kawasan Pertanian

BANGKA—Pengelolaan usaha pertanian secara kolektif diyakini dapat mempercepat gerak ekonomi suatu Kawasan pertanian. Alasannya penempatan kedudukan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Transformasi pertanian dari semula berazas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern berperan penting dalam mendesain korporasi petani

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugiansyah SP saat menjadi narasumber pada pertemuan rutin bulanan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka di BPP Puding Besar, Rabu (08/09/2021) pagi hari ini.

“Karena itu pada tahun 2019 Kementerian Pertanian membuat sebuah program yang berfokus untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif atau korporasi untuk pertanian lebih maju dan kompetitif,” kata Sugiansyah didampingi Koordinator Asuransi Petani dan Kredit Usaha Rakyat Varina Mustika Sari AMd melalui release yang diterima redaksi distan.babelprov.go.id dari Kontributor Berita Bidang PSP, Rabu (08/09/2021) siang.

Menurut Sugiansyah korporasi petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari afirmasi kehidupan sejahtera, bermartabat, maju, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kebijakan korporasi pertanian diharapkan dapat mempercepat industrialisasi petani, meningkatkan skala usaha dan daya saing produk serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan kapasitas SDM petani.

“Selain itu dengan korporasi juga diharapkan terjadinya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kerja sama pemasaran, penguatan dukungan inovasi dan teknologi, peningkatan pembiayaan usaha tani dan digitalisasi pertanian,” ujarnya.

Sugiansyah mengakui ada banyak persoalan yang menyelimuti kegiatan usaha tani tanaman pangan di tingkat lapang. Tak saja hamparan lahan yang cenderung  kecil namun tingkat keseragaman  produksi juga sangat rendah. 

“Hal itu dikarenakan proses  dan  sarana  produksi  yang  digunakan  juga  bervariasi,  Bangka Belitung bisa menjadi lokomotif pertanian dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif,” tambahnya.

Kredit Usaha Rakyat

Sementara itu Koordinator Asuransi Petani dan Kredit Usaha Rakyat Varina Mustika Sari AMd mengatakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk sector pertanian yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM serta petani.

“Yang penting ada off takernya. Untuk komoditi usaha tani yang ada di Bangka Belitung sekarang seperti porang, jahe merah dan penggemukan sapi sudah ada off takernya. Dengan adanya off taker maka pihak perbankan akan lebih mudah untuk menyalurkan pinjaman kepada petani,” kata Varina.*)  

Sumber: 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penulis: 
Hairil Anwar
Fotografer: 
Kontributor Berita Bidang PSP
Editor: 
Hairil Anwar