PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait harga Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Senin (12/06/2023).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Batu Rakit Komplek Rumah Dinas Gubernur Babel itu dipimpin langsung Pejabat Gubernur Babel Dr Suganda Pandapotan Pasaribu AP MSi MSi didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel Edi Romdhoni SP MM.
Hadir dalam rakor para pimpinan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit, pimpinan asosiasi petani kelapa sawit, para pengepul serta petani pekebun.
Pejabat Gubernur Babel Dr Suganda Pandapotan Pasaribu AP MSi MSi mengatakan rakot tersebut digelar untuk mencari solusi terkait harga TBS kelapa sawit yang berfluktuasi.
“Kita memang harus mencari solusi. Harga juga harus kita jaga,” Suganda.
Menurut Suganda mencari solusi terkait harga TBS memang membutuhkan peran banyak pihak. Harus ada persepsi yang sama antar stakeholders terkait agar kestabilan harga dapat terus dijaga.
“Kita memang perlu duduk bareng. Mengapa kami ingin duduk di sini sehingga kita menyatukan persepsi sehingga kita tidak mikir sendiri-sendiri,” ujarnya seraya menambahkan tata kelola pemerintahan yang baik harus mendapat dukungan semua pihak.
“Jadi dalam satu program itu ada yang namanya tata kelola termasuk yang namanya tata kelola good governance. Ini yang kita sama-sma. Jadi ada sisi pemeritahnya, ada swastanya pengusaha, ada masyarakatnya petani. Jadi good governance ini tidak bisa pemerintahnya saja, pengusahanya saja atau masyarakatnya saja,” tambah Suganda.
Pupuk
Dalam rakor petani pekebun kelapa sawit mengeluhkan harga TBS kelapa sawit yang berfluktuasi setiap hari. Selain itu mereka juga mengungkapkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung perkebunan rakyat yang tidak memadai. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Bangka Jamaludin mengatakan ada banyak mata rantai yang harus diputus untuk menstabilkan harga TBS kelapa sawit. Salah satu diantaranya terkait harga pupuk yang terlalu tinggi.
“Kita harapkan Pak Pj Gubernur datang ke distributor pupuk,” katanya.
Selain itu Jamaludin juga mempersoalkan kondisi jalan usaha tani secara umum yang memperihatinkan. Karena itu ia minta perhatian serius pemerintah terkait infrastruktur jalan dalam kawasan kebun petani.
“Sehingga kita dari kebun kita ke jalan raya harus pakai mobil langsir. Kita pakai ongkos lagi hampir Rp 70 ke jalan raya. Ini mata rantai yang harus kita putuskan,” katannya.
Terkait harga pupuk yang tinggi juga diungkapkan Direktur Opersional PT Putra Bangka Mandiri Yuli Hartono. Menurutnya harga TBS petani non mitra yang dibeli pabrik kelapa sawit saat ini sebetulnya sudah menguntungkan petani pekebun namun karena harga pupuk mahal menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi.
“Padahal sebetulnya harga yang 1.700 (rupiah) itu adalah harga yang sangat bagus. Persoalannya di kita ini di pupuk yang tidak bisa turun seperti dulu lagi sehingga cost petani jadi tinggi,” katanya.*)
