1. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

       Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan membentuk  Pejabat Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  Utama dan diteruskan dengan PPID Pembantu  di  semua organisasi perangkat daerah termasuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Struktur organisasi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dengan diterbitkannya Surat  Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Nomor : 188.4/060/Kpts/DPKP-I tentang Tim Kehumasan dan Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Surat Keputusan  tersebut menginstruksikan agar pelayanan informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dapat  lebih baik, transparan dan akuntabel.

2. TUGAS DAN WEWENANG

TUGAS

1.  Penyediaan Informasi
2. Penyimpanan
3. Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
4. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik
6. Pengujian konsekuensi
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

WEWENANG

1. pengelolaan informasi;
2. dokumentasi arsip;
3. pelayanan informasi; dan
4. pelayanan dan penyelesaian sengketa

2. PELAKSANAAN

Struktur Organisasi       

Struktur Organisasi  PPID  Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/060/Kpts/DPKP-I tentang Tim Kehumasan dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Susunan Tim Kehumasan dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertindak sebagai Atasan PPID yang bertugas melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan memberikan arahan  terhadap seluruh tim PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.